TOMOHON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon selalu respon cepat terhadap aduan masyarakat.
Terbaru, soal keluhan masyarakat Kelurahan Pangolombian, Tomohon Selatan.
Dimana, proses ganti rugi tanaman petani yang rusak atau mati akibat aktivitas dari PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Area Lahendong, belum ada titik terang.
Karena itu, Komisi III melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait, di Kantor DPRD Tomohon, Selasa (17/11/2026).
Komitmen Komisi III pun patut diapresiasi.
Bagaimana tidak, RDP yang dipimpin Ketua Komisi III, Maria Pijoh ST itu, dihadiri semua personel.
Mulai dari Wakil Ketua, Syalom Mokorimban, SE, Sekretaris Rocky Polii, dan masing-masing anggota, Jilly Eman, MM, Santi Runtu, Feybie Simbar, serta Herson Raemah.
Sementara pihak eksternal melibatkan unsur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Daerah Kota Tomohon, Polres Tomohon, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kota Tomohon, Camat Tomohon Selatan, Lurah Kelurahan Pangolombian, serta perwakilan warga Kelurahan Pangolombian yang terdampak.
Maria Pijoh mengatakan, pada forum tersebut, pihaknya bersama instansi teknis terkait mendengarkan secara langsung pemaparan permasalahan di lapangan sekaligus mencari solusi terbaik dan berkeadilan terkait mekanisme ganti rugi tanaman dan pelestarian lingkungan.
“Tak kalah penting juga adalah menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah sekitar operasional PGE Area Lahendong,” ungkap Pijoh.
Dia menegaskan, Komisi III DPRD Kota Tomohon berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian persoalan tersebut.
“Kami harap hak masyarakat terdampak dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Pijoh. (mhk)

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan