Pansus LKPJ DPRD Tomohon: Rekomendasi Bukan Sekadar Formalitas

TOMOHON – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Tahun 2025 DPRD Kota Tomohon menggenjot pembahasan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kota Tomohon.

Secara maraton, Pansus LKPJ melakukan pembahasan dengan sejumlah OPD, di Kantor DPRD Tomohon, Senin-Selasa, 13-14 April 2026.

Personel Pansus LKPJ DPRD Kota Tomohon, yang terdiri dari ketua Noldie Lengkong, wakil ketua James Kojogian, ST, sekretaris Drs Harryanto Lasut, MAP dan anggota Maria Pijoh, ST, Rocky Polii, Djemmy Sundah, SE, Gerard Lapian, SE, MAP dan Jeane D’Arc Mamahit melakukan evaluasi program kerja, capaian kinerja dan realisasi anggaran masing-masing OPD.

Ketua Pansus LKPJ, Noldie Lengkong menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan bukan sekadar formalitas, melainkan catatan strategis untuk perbaikan penganggaran dan kinerja pada tahun berjalan.

“Pansus meminta hal ini menjadi prioritas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program kerja ke depan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Legislator dari PDIP itu.

Ia menambahkan, Pansus mengingatkan OPD agar membangun sinergi dalam mendukung ajang strategis daerah seperti Tomohon International Flower Festival (TIFF). (mhk) 

Ini Sejumlah Poin Pembahasan Pansus LKPJ yang Berhasil Dihimpun

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan : Fokus evaluasi pada capaian standar pelayanan minimal pendidikan, distribusi bantuan pendidikan, serta pelestarian aset budaya daerah.

Dinas Pertanian dan Perikanan : (Sesuai nomenklatur terbaru, membawahi urusan pertanian dan peternakan). Pansus meninjau realisasi bantuan bibit, pupuk, serta dukungan terhadap ketahanan pangan daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) : Penekanan pada kesiapsiagaan mitigasi bencana, pemanfaatan dana darurat, serta efektivitas penanganan kejadian bencana sepanjang Tahun 2025.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) : Evaluasi program pengarusutamaan gender, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pencapaian Kota Layak Anak.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah : Pembahasan mengenai efektivitas pendampingan UMKM, penyaluran stimulus modal, dan penguatan kelembagaan koperasi pasca pandemi.

Dinas Perhubungan : Sorotan pada pengelolaan parkir, pemeliharaan lampu jalan, serta pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan kemacetan.