TOMOHON – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perizinan Berusaha, Pemberian Insentif, dan Kemudahan Berusaha di Daerah terus digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tomohon.
Panitia Khusus (Pansus) kembali melakukan pembahasan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Tomohon, di Kantor DPRD Tomohon, Kamis (5/11/2026) pekan lalu.
Dalam pembahasan yang dipimpin Ketua Pansus, Anita Mamesah itu, turut hadir anggota Pansus, Drs Harryanto Lasut, MAP, Jilly Eman, SE, MM, Gerard Lapian, SE, MAP dan Herson Raemah.
Kepada wartawan, Anita Mamesah menjelaskan dalam pembahasan dengan perangkat daerah terkait, pihaknya membedah dan menyelaraskan substansi draf regulasi.
“Pertemuan ini difokuskan pada sinkronisasi poin-poin krusial dalam Ranperda agar sejalan dengan tata perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus tetap akomodatif terhadap karakteristik ekonomi lokal,” beber Legislator dari PDIP ini.
Lanjunya, dilakukan penajaman materi meliputi penyederhanaan mekanisme perizinan, kepastian skema pemberian insentif bagi investor, hingga pemberian kemudahan berusaha.
Langkah itu diperlukan guna menarik minat penanaman modal ke Kota Tomohon.
“Kami menekankan bahwa regulasi ini sangat mendesak untuk dilahirkan, guna memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha,” ungkap dia.
Ia menambahkan, kehadiran Perda ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif, kompetitif, dan sehat, yang akhirnya bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tomohon.
“Dengan komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif, regulasi ini ditargetkan dapat segera rampung dan disahkan menjadi Perda demi kemajuan sektor perekonomian di Kota Tomohon,” pungkas Mamesah. (mhk)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan